Pada tanggal 2 September 2024, Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan lokasi rencana pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Ampana. Dalam kunjungan ini, Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matanjeng dan di dampingi oleh Staf Ahli Bupati Burhanuddin Lahay dan Kepala BPKAD, Rismanto Laide.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan peradilan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Gedung Pengadilan Negeri Ampana yang direncanakan akan dibangun di lokasi yang strategis ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr Nirwana, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru ini sangat penting untuk menunjang kinerja peradilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan tepat. Beliau juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana peradilan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Asisten I Setda Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap rencana pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Ampana. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran pembangunan gedung tersebut.

Setelah pertemuan dengan Asisten I Setda, Kepala Pengadilan Tinggi bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan gedng Pengadilan Negeri Ampana. Selain itu, rombongan melakukan peninjauan rencana gedung yang akan digunakan sementara Pengadilan Negeri Ampana guna pelayanan  langsung di Kabupaten Tojo Una-Una

Dengan adanya langkah ini, diharapkan proses peradilan di Kabupaten Tojo Una-Una akan berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.