Palu – Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Wakil Bupati, Ilham Lawidu dan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Rizal Panjili, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Penyerahan tersebut berlangsung di Auditorium (Ruang Lobo) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Jum'at 20 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BPK, serta kepala OPD terkait yang mengelola program kesehatan di wilayah Tojo Una-Una.

Wakil Bupati Tojo Una-Una menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK dalam melaksanakan pemeriksaan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan Program JKN. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat Tojo Una-Una mendapatkan layanan kesehatan yang optimal,” ujarnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini memuat temuan, analisis, dan rekomendasi terkait efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan dalam pengelolaan Program JKN di Kabupaten Tojo Una-Una. BPK berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi Pemda Tojo Una-Una untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, Rismanto Laide, turut memberikan pernyataan dalam acara tersebut. Ia menegaskan pentingnya tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi pengelolaan anggaran yang lebih baik.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan terkait hasil pemeriksaan ini serta beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemda Tojo Una-Una maupun BPJS untuk menindaklanjuti serta memastikan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rismanto.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemda Tojo Una-Una untuk terus memperbaiki tata kelola dan layanan kesehatan di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak guna mencapai target pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.