Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una, Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran perangkat daerah.

Agenda rapat ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut merupakan tahapan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD sebelum memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman awal dalam penyusunan Rancangan APBD yang memuat arah kebijakan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara bagi masing-masing perangkat daerah guna mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tojo Una-Una menyampaikan akan terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, disertai pembenahan tata kelola penerimaan daerah . "Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan sehingga kapasitas fiskal semakin kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat." ujarnya.

Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan DPRD kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan perencanaan anggaran daerah disusun secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan demi kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una.